Jakarta, 3 Juni 2009. Jurnalis dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat meminta agar Prita Mulyasari dibebaskan. Sebab, penahanan itu melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Hak tersebut dijamin melalui pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen, pemidanaan pencemaran nama (criminal defamation) merupakan ancaman terbesar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Banyak negara sudah menghapuskan delik pencemaran nama, tapi Indonesia malah menambah berat delik pencemaran nama melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik. “Kami terus berusaha mendorong penghapusan delik pencemaran nama,” kata Nezar Patria, Ketua AJI.

Menurut Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Syamsuddin Radjab, Prita Mulyasari tak bisa ditahan. Ancaman 6 tahun penjara saja tidak cukup menjadi alasan penahanan. Harus ada syarat tambahan untuk bisa menahan seorang tersangka, yaitu dikawatirkan menghilangkan barang bukti serta dikawatirkan akan melarikan diri. “Kami menuntut agar penahanan Ibu Prita ditangguhkan,” katanya. “Selain itu, kami menuntut untuk dihapuskannya delik penghinaan dalam hukum pidana Indonesia”

Sementara, menurut Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, yang dilakukan Prita Mulyasari legal menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang  Perlidungan Konsumen. Salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk mengutarakan pengaduan dan keluhan. Email yang dikirim Prita tersebut merupakan bentuk keluhan konsumen yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen.

Kasus ini juga meresahkan para blogger dan pengguna internet lain pada umumnya karena membuat masyarakat menjadi takut untuk mengungkapkan dam mempublikasikan pengalaman dan pikiran mereka, baik itu berupa keluhan maupun kritik pada lembaga otoritas atau organisasi swasta lain baik di blog atau aplikasi jejaring pertemanan lain. Bila dibiarkan maka kondisi ini akan mengembalikan Indonesia ke iklim represif dimana tidak ada kebebasan untuk berpendapat dan berkespresi.

Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, ditahan kejaksaan negeri Tangerang, Banten, atas tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan itu berangkat dari email prita di beberapa mailinglist yang berisi keluhannya sebagai pasien RS Omni International. Atas perbuatan tersebut, Prita diancam dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengancam pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 milyar bagi setiap orang yang menyebarkan informasi yang mengandung pencemaran nama melalui internet. Sebelumnya, Prita sudah digugat secara perdata dan kalah, sehingga harus membayar ganti rugi kepada RS Omni Internasional sebesar Rp 300 juta dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 50 juta serta membayar ganti rugi kepada dua dokternya masing – masing sebesar Rp. 50 juta.

Jakarta, 28 Mei 2009. Hari ini, mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Polisi Sisno Adiwinoto mencabut gugatan perdata kepada Jupriadi Asmaradhana.

Pencabutan itu disampaikan di hadapan majelis hakim Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan. Dengan pencabutan gugatan itu, maka perkara perdata kasus pencemaran nama baik (defamasi) antara Jupriadi dan Irjen Sisno sudah selesai. Namun perkara pidananya masih berlanjut di pengadilan.

Aliansi Jurnalis Independen [AJI] menyambut baik pencabutan gugatan tersebut. AJI juga memberi apresiasi kepada Irjen Sisno atas tindakan yang ditempuh. Sebab, pencabutan gugatan tersebut merupakan preseden baik bagi penanganan perkara pencemaran nama baik di Indonesia. Dengan pencabutan itu, maka perkara perdata pencemaran nama diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan “win-win solution”.

Sebelumnya, Irjen Sisno menggugat Jupriadi atas perbuatan pencemaran nama baik dengan ganti kerugian materiil Rp 30 juta dan imateriil Rp 10 milyar, serta uang pakasa (dwangsom) Rp 100.000 per hari jika pembayaran terlambat. Gugatan tersebut merupakan pelengkap dari jeratan pidana kepada Jupriadi untuk kasus yang nama.

Tuduhan pencemaran nama baik bermula dari protes Jupriadi atas pernayatan Irjen Sisno yang setuju untuk memidanakan jurnalis di hadapan para pejabat pereintah setempat pada19 Mei 2008. Atas pernyataan tersebut, Jupriadi yang merupakan koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers di Makassar melakukan serangkaian aksi protes pada 1 hingga 3 Juni 2008. Atas protes tersebut, Jupriadi dijerat dengan pasal 207, 311 dan 317 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama, dengan ancaman maksimum 4 tahun penjara. [FB]

Selasa, 03 Februari 2009 | 15:07 WIB
TEMPO Interaktif, Makassar: Sekitar 30 jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Makassar menggelar aksi diam dengan menutup mulut mereka dengan plaster hitam sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi pers. Aksi digelar di Jalan Penghibur Makassar tepatnya di depan Rumah Sakit Stella Maris, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/2).

Hujan diikuti angin kencang di wilayah Pantai Losari Makassar ini tidak menyurutkan semangat beberapa jurnalis Makassar ini untuk melakukan aksi. Beberapa terlihat berlarian ketika hujan cukup deras, tetapi beberapa memilih tetap bertahan memegangi spanduk bertuliskan ‘Tolak kriminalisasi pers’.

Aksi diam ini dilakukan dengan menutup mulut mereka dengan plaster hitam sebagai simbol masih terjadinya usaha pembungkaman terhadap pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Mereka juga terlihat menggunakan ikat kepala bertuliskan ‘Freedom pers’.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Andi Fadli mengatakan bahwa upaya membungkam dan membatasi pers dalam lima tahun terakhir mulai terasa kembali.

Ia mencontohkan masih terang-terangannya upaya mempidanakan dan mentersangkakan seorang jurnalis karena berbeda pendapat yang sedang memperjuangkan dan mengkampanyekan penegakan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Kita anjurkan ketika ada sengketa pers harus gunakan UU Pers,” katanya.

Para jurnalis Makassar ini menyatakan sikap menolak keras seluruh langkah yang mengarah pada pengkriminalisasian terhadap jurnalis karena sengketa pers. Mereka juga meminta dukungan masyarakat untuk penegakan kebebasan pers, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur pejabat yang menghalangi kerja-kerja jurnalis, mendesak seluruh penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Pers sebagai ‘lex specialis’ dalam menyelesaikan setiap kasus sengketa pers

Selain itu, mereka meminta pengelola media untuk memberikan upah yang layak bagi jurnalis dalam upaya penegakan profesionalisme kerja-kerja jurnalis.

IRMAWATI

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

No. 015/AJI-Adv/ SP/XI/2008

SIARAN PERS
AJI Tolak Kriminalisasi anggota AJI Makassar oleh Polda Sulselbar

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memprotes penetapan Sdr. Upi Asmaradana anggota AJI Makassar, sebagai tersangka tidak pidana pasal 317 KUHP — “mengadu secara memfitnah dengan tulisan”– oleh Kepolisian Daerah Sulselbar.

Penetapan status tersangka ini merupakan buntut protes Sdr. Upi Asmaradana, Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar, Irjen Pol. Sisno Adiwinoto, dalam sebuah aksi demonstrasi dan kampanye anti kriminalisasi pers di Makassar, 1 Agustus 2008.

Beberapa waktu sebelumnya Kapolda Sulselbar dalam beberapa kesempatan berbicara di depan umum mengatakan, bahwa publik yang dirugikan oleh pemberitan media massa bisa langsung melaporkan wartawan ke polisi untuk dikenai pasal pidana, tanpa harus menempuh mekanisme hak jawab atau menulis surat pembaca.

Pernyataan Kapolda Sulselbar itulah yang diprotes Sdr.Upi Asmaradana dan menyebut ucapan itu sebagai upaya polisi mengkriminalkan profesi jurnalis dan tidak sesuai dengan UU Pers Nomor 40/1999 yang mengatur hak jawab dalam sengketa pemberitaan pers. Silang pendapat antara Sdr Upi Asmaradana dengan Kapolda Sulselbar Irjen Pol. Sisno Adiwinoto ini kemudian berujung pada pemeriksaan Sdr Upi sebagai saksi, dan belakangan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mempertanyakan dasar hukum penetapan Sdr Upi Asmaradana sebagai tersangka. Perbedaan pendapat di negara demokratis tidak sepatutnya dihadapi dengan pemidanaan, apalagi dengan tuduhan pidana “memfitnah dengan tulisan” (pasal 317 KUHP).

Demonstrasi dan perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam negara demokratis. Pernyataan dan ajakan Sdr Upi menolak kriminalisasi terhadap pers dalam aksi demonstrasi (01/08/08) merupakan manifestasi kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpendapat, secara lisan dan tulisan yang dijamin UUD 1945. Intinya, Sdr Upi Asmaradana mengajak kalangan jurnalis di wilayah Makassar agar mewaspadai berbagai bentuk ancaman kriminalisasi terhadap pers yang dewasa ini kian marak di tanah air. Aksi demonstrasi dan kampanye Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi itu merupakan dukungan AJI Makassar terhadap program nasional anti kriminalisasi pers dari AJI Indonesia.

Upaya penetapan saudara Upi Asmaradana sebagai tersangka tindak pidana memfitnah dengan tulisan oleh Polda Sulsebar merupakan pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan termasuk tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap warga negara.

Dalam menyikapi kasus ini, AJI Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Meminta Kapolda Sulsel agar bertindak proporsional dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan jurnalis atau anggota masyarakat yang menjalankan hak konstitusionalnya.

1. Mendesak Polda Sulsel agar mencabut penetapan Sdr Upi Asmaradana sebagai tersangka dan meminta kedua pihak untuk menempuh penyelesaian masalah melalui dialog, daripada mengedepankan pendekatan hukum yang kaku.

1. Meminta Kapolri agar memeriksa kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Kapolda Sulselbar terhadap Sdr Upi Asmaradana, mantan Koresponden Metro TV di Makassar, dalam kasus kampanye anti kriminalisasi pers.

1. Mengajak seluruh elemen pers maupun aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi pers dan jurnalis dan menggunakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai acuan kasus sengketa pemberitaan pers.

Jakarta, 12 November 2008

Hormat Kami,

Heru Hendratmoko                                        Eko Maryadi
Ketua Umum AJI                                           Koordinator Divisi AdvokasiALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Minggu, 19 Oktober 2008 | 18:07 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menetapkan angka upah layak minimum jurnalis di Kota Bandung sebesar Rp 3.538.797 untuk jurnalis lajang yang bekerja minimum satu tahun.

”Angka ini berdasarkan survey komponen dan harga kebutuhan hidup layak tahun 2008 termasuk kebutuhan menyicil rumah sederhana tipe 21,” ujar Sekretaris AJI Bandung Mulyani Hasan dalam diskusi “Upah Layak Minimum dan Serikat Pekerja” di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Minggu (19/10).

Angka ini, menurut Yani, diperoleh dari survey yang dilakukan AJI Bandung pada Agustus lalu. Caranya dengan mengecek tingkat harga di pasar semi modern yang tergolong stabil. ”Di tingkat ritel ini, harga tergolong stabil dibandingkan dengan yang berlaku di pasar tradisional atau pasar induk,” ujarnya.

Tim AJI, kata Mulyani, juga mengukur biaya hidup berdasarkan gerakan indeks harga konsumen dan kebiasaan konsumsi kebutuhan seorang jurnalis. Selain itu, juga melakukan survey upah yang diterima oleh jurnalis di 14 media lokal dari media cetak, televisi, dan radio. ”Ada dua puluh jurnalis yang kami wawancarai,” katanya.

Keempat belas media lokal itu adalah Harian Umum Pikiran Rakyat, Galamedia, Radar Bandung, Tribun Jabar, Majalah Mangle, Tabloid Galura, Radio Cosmo, Radio Rase FM, Radio Walagri, Radio Garuda, Radio MGT, STV, Bandung TV, dan PJTV.

Tahun ini, Dewan Pengupahan Kota Bandung menetapkan upah minimum kota (UMK) Bandung sebesar Rp 939 ribu. Sedangkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar Rp 568.193. Nilai ini dinilai sangat kecil dan jauh dari kelayakan hidup saat ini. ”Apalagi diberlakukan bagi seorang jurnalis,” katanya.

AJI Bandung menilai, bentuk pengupahan terhadap jurnalis berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah melalui dewan pengupahan kota maupun provinsi. Soalnya, kata Yani, profesi jurnalis menghadapi resiko pekerjaan yang tidak bisa diprediksikan, seperti kecelakaan saat melakukan peliputan. ”Profesi ini juga menuntut penerapan kode etik jurnalistik yang ketat,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Dewan Karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung Erwin Kustiman menyambut baik upah layak jurnalis ini. ”Ini sudah semestinya,” kata Erwin.

Menurut Erwin, angka yang dirumuskan AJI Bandung ini sudah memadai karena penghitungannya dilakukan hingga tingkat kebutuhan jurnalis setiap bulan. ”Pekerjaan wartawan memerlukan tingkat intelektual yang lebih, jadi harus mendapatkan perhatian yang lebih pula,” ujarnya.

Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, M Ridlo ‘Eisy juga menyatakan dukungannya terhadap upah layak jurnalis ini. ”Tanpa gaji yang baik, wartawan akan mudah dibeli dan tunduk pada si pemberi uang,” ujarnya.

Namun menurut Ridlo, upah layak ini masih sulit diterapkan oleh semua perusahaan media, terutama media cetak. Dari 420 anggota SPS, kata Ridlo, baru 30 persen yang sudah mampu menggaji wartawan di atas UMK. ”Karena itu, mohon maaf jika kami belum bisa ikut AJI,” ujar Ridlo yang juga Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa. (Rana Akbari Fitriawan)

[sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/10/19/brk,20081019-140937,id.html]

]]> http://blogajibandung.wordpress.com/2008/10/24/upah-layak-minimum-jurnalis-bandung-rp-35-juta/feed/ 0 blogajibandung http://blogajibandung.wordpress.com/2008/10/24/versi-aji-gaji-jurnalis-minimal-rp-35-juta-per-bulan/ http://blogajibandung.wordpress.com/2008/10/24/versi-aji-gaji-jurnalis-minimal-rp-35-juta-per-bulan/#comments Fri, 24 Oct 2008 08:48:51 +0000 ajibandung http://blogajibandung.wordpress.com/?p=73 ]]>

BANDUNG, TRIBUN – Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Bandung menetapkan angka upah layak minimum bagi para jurnalis berstatus lajang yang telah berkerja minimum satu tahun, yaitu sebesar Rp 3,5 juta/bulan. Demikian dikatakan Ketua AJI Bandung, Agus Rakasiwi, di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, seperti disiarkan Kantor Berita Antara, Minggu (19/10).

Besaran upah sebesar Rp 3,5 juta/bulan itu didapatkan dari hasil survei komponen dan harga kebutuhan hidup layak tahun 2008. Di dalam survei tersebut juga termasuk kebutuhan mencicil perumahan sederhana tipe 21.

Dalam survei tersebut, AJI Bandung melakukan wawancara kepada 20 wartawan lokal dari 14 media lokal. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang upah yang diterima oleh para jurnalis setiap bulannya.

Agus juga menyebutkan angka upah minimum Dewan Pengupahan Kota Bandung pada tahun 2008 sebesar Rp 939.000 sangat kecil dan masih jauh dari tingkat kelayakan hidup minimum saat ini.

Dikatakannya, sistem atau bentuk pengupahan bagi seorang jurnalis haruslah berbeda dari ketetapan yang diatur oleh pemerintah atau dewan pengupahan kota atau provinsi. Hal itu dikarenakan, banyaknya risiko yang dihadapi oleh seorang yang berprofesi sebagai jurnalis, seperti kecelakaan saat meliput atau menghadapi tuntutan hukum.

Terpisah, Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar Jawa Barat, Ridho Eisy menilai upah minimum seorang jurnalis versi AJI, sangatlah sulit untuk diwujudkan atau dilakukan untuk saat ini. Dia menilai, banyak faktor yang menyebabkan hal itu sulit untuk dilakukan. Salah satunya, biaya operasional surat kabar cetak, seperti harga kertas yang semakin meninggi. Karena alasan untuk menghemat biaya operasi terebut, pihak perusahaan pers pasti akan kesulitan untuk mewujudkan upah minimum seorang jurnalis versi AJI Bandung. (*)

[Sumber : Tribun Jabar, edisi Senin, 20 Oktober 200, http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=23187&kategori=28]

BANDUNG – Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Bandung menetapkan angka upah layak minimum jurnalis di kota Bandung sebesar Rp 3.538.797 untuk jurnalis lajang yang bekerja minimum satu tahun. Berbeda dengan di Jakarta yang mencapai Rp 4,1 juta.

Angka ini berdasarkan survey komponen dan harga kebutuhan hidup layak tahun 2008 termasuk kebutuhan menyicil rumah sederhana tipe 21.

Dalam menentukan data-data, Ketua AJI Bandung, Agus Rakasiwi, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Minggu (19/10) mengatakan “Kami telah melakukan survey agustus 2008 dengan mewawancarai 20 wartawan lokal dari media cetak, televisi dan radio dengan status wartawan tetap, kontrak dan kontributor”.

Survey tersebut ada juga wartawan dengan sistem upah yang dihitung berdasarkan produktifitas berita per bulan. Upahnya dihitung Rp 10-20 ribu per berita.

Survey komponen hidup layak ini dilakukan dengan mengecek harga di pasar semi modern seperti supermarket kecil karena harga lebih stabil dibandingkan dengan pasar tradisional dan pasar lokal. “Upah minimum ini terdiri dari beberapa item seperti makanan minuman, perumahan, sandang, dan kebutuhan lain seperti peralatan kerja, peralatan mandi dan rekreasi” ujar Agus.

Pemkot Bandung sendiri telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2008 sebesar Rp 939 ribu sedangkan Pemprov Jabar menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) jabar sebesar Rp 568.193. Nilai ini dinilai sangat kecil dan jauh dari kebutuhan hidup di kota Bandung.

Tak hanya Upah Layak Minimum, AJI Bandung juga menuntut perusahaan media menerapkan sistem kenaikan upah reguler yang memperhitungkan angka inflasi, prestasi kerja, jabatan dan masa kerja setiap jurnalis.

“Perusahaan media juga kami desak untuk memberikan jaminan seperti asuransi kesehatan, hari tua dan jaminan sosial bagi keluarga. Termasuk tunjangan keluarga setidaknya untuk istri sebesar 10 persen dari upah dan anak 5 persen dari upah untuk 2 anak” papar Agus.

Selain di Bandung survey tersebut juga dilakukan di kota lain. Diantaranya Medan, Lampung, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Makasar dan Kupang. [DAS]

[sumber: http://tabloidalhikmah.wordpress.com/2008/10/22/aji-%E2%80%98umr-jurnalis-kota-bandung-tidak-layak%E2%80%99/]

Posted on October 22, 2008 by tabloidalhikmah

BANDUNG, (PRLM).- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menetapkan dan meluncurkan angka upah layak minimum jurnalis di Kota Bandung sebesar Rp 3.538.797,00 untuk jurnalis lajang yang sudah bekerja minimum satu tahun. Angka ini berdasarkan survei komponen dan harga kebutuhan hidup layak tahun 2008 termasuk kebutuhan menyicil perumahan sederhana tipe 21.

Pada tahun 2008 Dewan Pengupahan Kota Bandung menentapkan tingkat upah minimum Kota Bandung sebesar Rp 939.000,00.- “Nilai ini sangat kecil dan jauh dari tingkat kelayakan hidup minimum sekarang. Apalagi diberlakukan bagi seorang jurnalis,”kata Ketua AJI Bandung, Agus Rakasiwi, Minggu (19/10) di Gedung Indonesia Menggugat Jln. Perintis Kemerdekaan Bandung, dalam acara launching upah layak minum jurnalis Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, AJI Bandung juga mendorong agar setriap perusahaan tidak menghalangi pembentukan serikat pekerja jurnalis. Dari 14 media lokal yang ada di Bandung, baru “Pikiran Rakyat” yang memiliki serikat pekerja dan upah jurnalisnya mendekarti upah layak minimum. Berdasarkan survei di 14 media lokal dan wawancara dengan 20 wartawan lokal, “PR” menempati posisi pertama sebagai media yang telah memberikan upah layak pada jurnalisnya. (A-156/A-120) ***

[sumber: HU Pikiran Rakyat, Minggu, 19 Oktober 2008 , 12:31:00 ]

Oleh : Erna Mardiana
*Bandung* – Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Bandung telah mengeluarkan rekomendasi upah layak minimum bagi jurnalis di Bandung sekitar Rp 3.5 juta. Namun bagi perusahaan media yang belum bisa memenuhi standar upah tersebut, AJI menuntut agar perusahaan tersebut transparan mengenai keuangan mereka pada wartawannya.

Selain itu, dalam rilisnya, AJI Bandung juga menuntut bagi perusahaan yang belum bisa memenuhi upah layak minimum, agar mempersempit kesenjangan gaji antara wartawan dan pimpinan media untuk memenuhi rasa keadilan dan penghematan.

Manajamen perusahaan juga harus mengalihkan hasil penghematan untuk
memperbesar persentase anggaran untuk kesejahteraan karyawannya.

Bagi perusahaan yang telah bertahun-tahun memperkerjakan koreponden,
manajemen perusahaan harus memberikan kesempatan berkarir bagi mereka untuk menjadi karyawan tetap dengan tingkat kesejahteraan yang setara.

Terakhir, AJI Bandung menuntut bagi perusahaan yang tidak bersedia
mengangkat koresponden mereka menjadi karyawan karena alasan tertentu, maka selain memberikan honor tulisan, perusahaan juga harus memberikan jaminan asuransi, klaim transportasi dan gaji pokok sesuai UMK Bandung sebesar Rp 939 ribu.

Setelah melakukan survey kepada 14 media lokal, AJI Bandung mengeluarkan upah minimum layak bagi wartawan di Bandung sebesar Rp 3.538.797.* [ern/afz]*

Sumber : detikbandung.com, edisi Minggu, 19/10/2008 12:28 WIB

Ketua Aliansi Jurnalis Independen [AJI] Kota Bandung, Agus Rakasiwi, mengingatkan kepada seluruh perusahaan media di Kota Bandung untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan [AJI] kepada setiap jurnalis dan pekerja media lainnya. AJI Bandung juga mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan THR kepada jurnalis.

Agus mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan yang mensyaratkan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada para pekerjanya, setidaknya 1 x gaji. Jika ini tidak dilakukan oleh perusahaan media massa,”dapat dijerat hukum pidana.” menurut Agus.

Hal yang tak kalah pentingnya juga, Aliansi Jurnalis Independen [AJI] Kota Bandung mengingatkan kepada perusahaan media massa di Kota Bandung [elektronik dan cetak] untuk MELARANG pemberian THR dari pemerintah/perusahaan swasta/BUMN kepada jurnalis. Menurut Agus Rakasiwi, hal itu sama dengan amplop. “Pemberian amplop merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalis Indonesia,” ujar Agus.

Kode Etik Jurnalistik, pasal 6, jelas-jelas menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima pemberian apapun dari narasumber berita. Pemberian THR kepada jurnalis adalah kewajiban perusahaan media tempat dia bekerja.

AJI Bandung menyatakan alangkah tepatnya, jika anggaran negara yang dikeluarkan untuk THR bagi jurnalis, disalurkan untuk kepentingan publik; pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dan tugas jurnalis adalah mengawasi penggunaan anggaran publik bukan untuk ikut menikmatinya.

Dan menyambut Hari Harya Idul Fitri, AJI Kota Bandung mengucapkan minal aidin falfaidzin, mohon maaf lahir bathin. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat bekerja. AMIN! [FB]