Pemprov Tidak Keberatan Batalkan Honor Kemitraan

Bandung, Kompas – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak keberatan bila honor kemitraan dan tunjangan hari raya untuk wartawan dibatalkan. Dana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jabar itu, tengah dikaji oleh tim Panitia Anggaran DPRD Jabar. 

Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Daud Ahmad, di Bandung, Selasa (4/1). Sebelumnya, beberapa anggota DRPD Jabar mengkritisi usulan dana kemitraan dan THR sebesar Rp 500 juta untuk wartawan yang akan dimasukan dalam RAPBD Jabar 2005.

Dana yang tercantum dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK) itu diajukan Biro Umum Pemprov Jabar.

“Kita menerima kalau tim Panitia Anggaran DPRD tidak menyetujui. Sebagai pelaksana anggaran, Pemprov Jabar menerima keputusan itu,” kata Daud Ahmad.

Dia mengatakan, dana kemitraan dan THR itu bukan dimaksudkan untuk memengaruhi independensi wartawan dalam meliput berita namun untuk membantu kesejahteraan mereka.

AJI akan lapor

Wartawan yang bertugas di Gedung Sate, jelas Daud, diberikan honor karena sudah dianggap sebagai mitra Pemprov Jabar. Bahkan, sebagian dari dana tersebut disalurkan untuk membantu keluarga wartawan melalui organisasi kewartawanan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung Nursyawal mengatakan, akan melaporkan Pemprov Jabar kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) bila dana kemitraan dan THR itu disetujui.

Sebab, lanjut Nursyawal, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dana itu dinilai sebagai penyelewengan anggaran publik.

Anggaran negara bukan untuk THR atau amplop tapi untuk kepentingan publik. Lebih baik dana itu dipakai untuk memperbaiki sekolah atau disumbangkan untuk korban tsunami di Aceh,” ujar Nursyawal.

Penyaluran dana itu dianggap sebagai tindak korupsi karena pemanfaatannya bukan untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, AJI Kota Bandung meminta DPRD Jabar untuk tidak mensahkan dana kemitraan dan THR untuk wartawan.

Nursyawal juga menyambut baik keputusan sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang mempertanyakan kegunaan dana sejenis yang diajukan pemerintah daerah yang bersangkutan.Nursyawal mengatakan, wartawan memang mencari berita untuk publik, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk menerima anggaran Pemprov Jabar yang berasal dari rakyat.

Namun, Nursyawal setuju bila ada penyediaan anggaran yang ditujukan untuk menyebarkan informasi.

Dalam suatu konferensi pers misalnya, tentu dibutuhkan dana untuk membeli kertas, alat tulis, tinta printer, atau fotokopi. Selain itu, Pemprov Jabar juga dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar untuk meningkatkan mutu wartawan.

“Jadi bentuknya jangan berupa uang, terserah wartawannya mau ikut atau tidak. Tinggal DPRD Jabar yang harus mengawasi dengan ketat pengeluaran dana itu,” kata Nursyawal.

Ketua DPRD Provinsi Jabar H A M Ruslan menyetujui bila ada anggaran yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan wartawan.

Dalam sosialisasi peraturan daerah baru misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk membeli kertas, alat tulis, dan sebagainya. Ruslan menyarankan agar Komisi A DPRD Jabar mengawasi penggunaan dana tersebut dengan ketat. (J15) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s