Pengakuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Suara Sunyi dari Balik Jeruji 

Oleh Zaky Yamani/Ahmad Yusuf* 

Rumah Tahanan Kebonwaru, Kamis, 9 Februari 2006. Hujan yang mengguyur Kota Bandung sejak Rabu malam membuat suasana penjara itu semakin murung dan dingin. Setelah membaca surat izin peliputan ke dalam rutan dari Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kepala Rutan Kebonwaru, Ruhiyat, meminta stafnya untuk mengantar saya menemui Kepala Seksi Pelayanan, Toto Hermanto. 

Di ruang kerjanya, Toto kemudian meminta Kasubsi Bantuan Hukum, Rustandi, untuk membantu tugas peliputan di dalam rutan itu.“Sebenarnya sih rutan bukan tempat untuk anak-anak. Untuk napi anak-anak kan ada Lapas Tangerang. Tapi bagaimana lagi, kami hanya bertugas untuk menerima mereka di sini.Kami membuat program pembinaan untuk tahanan anak-anak. Ada kerja sama dengan Depdiknas dan LSM,” kata Rustandi.  Rustandi kemudian mengantar saya ke ruang pendidikan. Sebelumnya, dia minta salah seorang stafnya untuk membawa beberapa anak untuk diwawancarai. “Bebas saja ya, saya mau menunggu di luar saja,” ujar Rustandi sambil menutup pintu. Tiga anak datang dengan kepala tertunduk. Sebut saja nama (bukan sebenarnya) mereka Yadi (14), Andi (17), dan Hendi (16). Ada perasaan cemas di raut wajah ketiganya. Yadi rupanya tidak lagi mengenali saya yang sempat mewawancarainya beberapa bulan lalu. 

Ketika diingatkan, akhirnya dia tertawa. “Aduh kang, saya kira kita mau dibawa ke Tangerang. Tadi waktu disuruh pakai baju bersih sama petugas, saya langsung deg-degan. Saya pikir mau dipindahkan ke Tangerang,” ujarnya. Mendengar nama Lapas Anak Tangerang, bisa membuat napi anak di Kebonwaru ciut hati. Cerita-cerita seram–semisal pelonco yang sadis, napi anak yang membenci orang Bandung dan kekerasan di dalam penjara–membuat mereka tidak berani untuk membayangkan pindah ke tempat itu. Yadi, yang sudah hampir 3 tahun menghuni Rutan Kebonwaru, merasa aman di sini. Napi anak yang bertubuh kurus dan berkulit hitam itu warga Ciwidey, Kab. Bandung. Dia divonis selama lima tahun. Saat divonis umurnya 12 tahun. Kejahatannya memperkosa anak tetangga yang berumur 10 tahun. Juga ada tuduhan mencabuli adik korbannya yang berusia 4,5 tahun. Vonis yang diterima Yadi adalah hukuman maksimal untuk terpidana anak dalam kasus perkosaan. 

Saat itu, Yadi mengaku tidak tahu apa artinya perkosaan. Yang dia tahu saat itu, hasrat seksualnya tak terbendung karena terlalu sering diajak oleh tetangganya menonton film porno. Menurut pengakuannya, anak tetangganya itu tidak menolak, dan aksi itu dilakukannya dua kali. Ia selalu memberi uang Rp 1.000,00. “Tapi saya tidak pernah melakukan dengan adiknya,” ujarnya. 

Peristiwa itu terjadi antara September-Oktober 2003. Setelah orang tua Putri mengetahui kejadian itu, Yadi digelandang ke kantor polisi. Dia menghadapi tuduhan perkosaan dengan kekerasan, terhadap dua anak kecil.  Karena sempat tidak mau mengaku, kata Yadi, organ vitalnya dijepit. Ia juga mengaku sempat ditetesi lilin panas. Dia kemudian dimasukkan ke dalam sel. Setelah waktu berbuka, lanjut Yadi, petugas mendatangi selnya. Yadi mengaku disuruh membuka celana dan meletakkan organ vitalnya pada palang besi yang menempel di jeruji. Petugas, kata Yadi, mengambil sapu, lalu gagang sapu itu dipukulkan.   “Sakit sekali. Akhirnya saya mau mengakui tuduhan. Kalau ingat kejadian itu, saya dendam sekali,” ujarnya. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke jaksa. Lalu laksa mengajukan tuntutan di Pengadilan Bale Bandung. “Waktu sidang saya ditanya sama hakim, kenapa keterangannya beda sama BAP. Saya bilang, BAP itu terpaksa saya tanda tangani karena tidak kuat,” ujar Yadi.Andi dan Hendi berbagi cerita yang hampir sama. Dua anak warga di bilangan Jln. Dipati Ukur, Kota Bandung itu adalah pengamen jalanan. Tindakan dua anak itu memang tidak bisa dibenarkan, yakni menyetubuhi seorang perempuan secara bergilir. Bukan saja mereka, ada empat pria lain dalam aksi bejat itu.Menurut versi Andi, pada awalnya tindakan itu dilakukan suka sama suka. Tetapi perempuan itu tidak terima karena teman-teman Andi ikut-ikutan. Singkat cerita, Andi kemudian dilaporkan ke polisi, begitu juga teman-temannya.

Di kantor polisi, Andi dan Hendi juga dipaksa mengakui tindak perkosaan. Selain dipukuli, keduanya mengaku mengalami tindak kekerasan lain. Awal Februari 2006, keduanya dijatuhi vonis penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Andi 5 tahun dan Hendi 4 tahun penjara. 

** 

Ada beberapa kisah serupa dari narapidana anak-anak di Lapas Tangerang. Sebagian mereka dipaksa mengakui perbuatan kriminalnya melalui tindak kekerasan.
Joshua (16 tahun/bukan nama sebenarnya) ditangkap karena membawa ganja. Dia berkisah, ganja itu merupakan titipan seorang bandar kepada pembelinya. Joshua memang menjalani profesi sebagai kurir.

Di sebuah kantor polisi di Jakarta, dia mengaku dipukuli agar mengaku bahwa ganja itu miliknya sendiri. Ada dua alasan baginya untuk mengaku. Pertama, karena takut dipukuli lagi. Kedua, takut oleh sang bandar jika menyebutkan namanya.

Di pengadilan, ia divonis bersalah dan harus menjalani hukuman di Lapas Tangerang sebagai anak negara. Artinya, Joshua baru bisa bebas setelah usianya 18 tahun.

Dian (16 tahun/bukan nama sebenarnya), senasib dengan Joshua. Ditangkap karena kasus narkoba. Dian tertangkap ketika mengisap ganja di Depok tahun 2004. Hakim memutuskan Dian menjadi anak negara. Untuk bebas, Dian masih harus menunggu dua tahun lagi.

Tapi ada perlakuan berbeda terhadap anak yang melakukan kejahatan berat, misalnya membunuh. Dari wawancara terhadap beberapa anak di Lapas Tangerang yang terlibat kasus pembunuhan, tidak ada satu pun yang mengaku dipukuli polisi. Kekerasan yang mereka alami justru pada saat masuk rutan dan lapas.

Misalnya Budi (17 tahun/bukan nama sebenarnya), yang melakukan pencurian dan pembunuhan. Anak jalanan dari Jakarta ini mengaku menjalani pemeriksaan biasa saja. Dia divonis sebagai anak pidana dengan masa hukuman 8 tahun.

Tanu (18 tahun/bukan nama sebenarnya) menceritakan hal senada dengan Budi. Pemuda asal Cirebon ini divonis 9 tahun sebagai anak pidana karena pembunuhan berencana. Setelah ditangkap, Tanu mendapatkan perlakuan wajar dari polisi.

 “Digebuknya justru oleh tahanan lain. Tapi katanya itu hal biasa buat tahanan baru. Itung-itung sebagai perkenalan. Mau di penjara mana saja juga pasti sama, pasti digebuk dulu. Waktu masuk ke sini juga digebuk dulu. Mungkin harus begitu, biar kita kapok masuk penjara,” ujarnya. 

** 

Semua anak yang diwawancarai di balik tembok penjara adalah anak-anak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial, juga lemah secara politik. Dari 24 anak yang dipenjara di Rutan Kebonwaru 10 di antaranya tidak sampai tamat SD, 3 anak lulus SD, 9 anak berpendidikan SMP atau tidak tamat SMP dan 3 anak berpendidikan SMA.Di Lapas Tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan rutan Kebonwaru. Saat ini ada 24 anak yang meneruskan SD di dalam lapas dan usia mereka antara 14-18 tahun. Sebanyak 31 anak sedang melanjutkan SMP di dalam lapas, juga dengan usia variatif dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti pendidikan vocational (kejuruan).Latar belakang pendidikan mereka setidaknya bisa dijadikan sebagai gambaran, bagaimana dan di mana posisi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Anak-anak ini tidak bisa protes tatkala ada perlakuan tak adil. Suara mereka hanya terdengar oleh sesama napi, oleh aktivis LSM dan oleh mereka yang sedang melakukan penelitian di penjara.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2004 dari 41 form pendokumentasian anak yang berkonflik dengan hukum, bisa dilihat berbagai pelanggaran lainnya terhadap hak anak. Di tahap penyidikan oleh kepolisian, tidak satu responden yang didampingi oleh penasihat hukum. Ketika proses itu, 95 persen tidak didampingi oleh orang tua/wali. Saat akan ditahan, 60 persen orang tua/wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50 persen responden yang menyatakan, diberitahukan hak-hak mereka.Di proses penuntutan oleh kejaksaan, 90 persen responden tidak didampingi oleh penasihat hukum dan 68 persen tidak didampingi oleh orang tua/wali. Mengenai surat pemberitahuan penahanan oleh kejaksaan, 41 persen orang tua/wali/pengacara tahanan tidak mendapat surat tembusan.

Di tahap persidangan, 63 persen responden tidak didampingi penasihat hukum, dan 68 persen didampingi orang tua/wali.  

** 

Pakar hukum dari Universitas Katholik Parahyangan, Agustinus Pohan, S.H., M.Sc. mengatakan, di mata hukum proses pemeriksaan dengan kekerasan tidak pernah diperkenankan. Jangankan terhadap anak kecil, terhadap orang dewasa pun dilarang.“Dalam sistem hukum kita, pengakuan hanyalah salah satu alat bukti yang tidak berpengaruh banyak. Kalaupun anda mengaku bersalah, tetap harus dicari kebenaran materinya. Kan kita bisa menghadirkan lebih banyak saksi, lebih banyak bukti, ketimbang menyiksa orang hanya untuk sebuah pengakuan,” ujar Pohan.Isu kekerasan terhadap tahanan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Menurut Pohan, hal ini harus dihentikan. “Polisi dituntut untuk mengawasi dirinya sendiri dan menindak oknum-oknum yang melakukan kekerasan. Kita harus sadar, anak-anak yang mendapat perlakuan kasar seperti itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga,” ujarnya.Yang juga menjadi tantangan, adalah sikap masyarakat yang melihat aksi kekerasan terhadap perilaku kejahatan sebagai hal yang wajar. Ada semacam rasa puas, ketika pelaku kejahatan mendapat balasan secara fisik.

“Masyarakat kita sekarang jadi pemarah. Ini terjadi sebagai akibat dari krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita. Begitu mengerikan. Apakah betul nilai-nilai seperti ini yang kita anut?” demikian kata Agustinus Pohan. (Zaky Yamani/”PR”)*** 

Kombes Pol. Drs. Djaswardana: Polisi juga Tegakkan HAM

TINDAK kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak terjadi karena hal itu diizinkan oleh sistem. Kasus-kasus seperti itu harus dilihat secara kasuistik dan tidak dilihat sebagai tindakan lembaga kepolisian secara keseluruhan. Seperti dikatakan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Polda Jabar, Kombes. Pol. Drs. Djaswardana, Selasa (21/2), proses penyidikan terhadap tersangka, baik anak maupun dewasa, diatur oleh KUHAP. Jika ada perlakuan yang menyimpang, artinya telah terjadi pelangaran terhadap undang-undang.

“Jika ada tahanan yang diperlakukan tidak baik, silakan dilaporkan. Nanti kita bisa cek dan recheck. Polisi atau penyidik juga harus menegakkan HAM. Sekarang ngga boleh melakukan pelanggaran HAM. Penyidik itu kewenangannya sesuai dengan aturan di KUHAP,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan amanat Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Paiman. Paiman mengatakan, polisi harus profesional dalam menegakkan hukum. “Penegakan hukum itu harus dengan penuh keadilan dan transparan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Yang harus menjadi perhatian polisi adalah penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum saat proses penyidikan. Saat ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor polisi baru ada sampai tingkat polres. Itu pun lebih banyak digunakan untuk melayani korban perempuan dan anak-anak, bukan pelaku.

Minimnya jumlah RPK itu, terkait pula dengan terbatasnya jumlah personel polisi wanita (polwan). Berdasarkan data dari http://www.justiceforthepoor.or.id, jumlah polwan di Indonesia tidak lebih empat persen dari total jumlah polisi.

Keberadaan polwan ini dinilai sangat penting. Seperti dilansir di situs Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (www.menegpp.go.id), penanganan kasus oleh polwan dapat menghilangkan berbagai hambatan seperti, psikologis dan komunikasi, sehingga informasi dapat diperoleh secara maksimal.

Sebijak mungkin

Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Marni Emmy Mustafa S.H., M.H. mengatakan, proses hukum kepada anak harus dilakukan sebijak mungkin, karena selain sebagai pelaku kejahatan mereka juga adalah korban. Tapi, persoalannya, hak dan perlindungan anak ini belum dipahami betul oleh kalangan penegak hukum itu sendiri. Walaupun mengaku belum pernah mendengar hal itu terungkap di pengadilannya, Marni mengatakan, bukan tidak mungkin seorang anak mendapat perlakukan kasar selama proses penyidikan.  “Seharusnya ada persamaan persepsi dalam penyelesaian persoalan anak ini, baik dari polisi, jaksa maupun pengadilan,” ujarnya. Di satu sisi Marni mengakui, masih banyak hakim, terutama di daerah yang belum paham mengenai peradilan anak. Juga diakuinya, walaupun Pengadilan Negeri Bandung menjadi pilot project peradilan anak di Indonesia, jumlah anak yang dikirim ke penjara masih lebih banyak dari anak yang dikembalikan ke orang tuanya.Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bandung, pada tahun 2005, ada 40 anak yang dijatuhi hukuman penjara dan hanya 8 anak yang dikembalikan ke orang tuanya. Pada tahun 2004, sebanyak 56 anak yang dijatuhi hukuman penjara dan seorang saja yang dikembalikan ke orang tuanya. Sedangkan pada tahun 2003, ada 46 anak yang dijatuhi hukuman penjara dan lima anak yang dikembalikan ke orang tuanya. 

Marni mengatakan, sulit untuk mengetahui latar belakangnya, karena setiap hakim memiliki otonomi kewenangan yang tidak bisa didikte oleh ketua pengadilan.
Yang menjadi persoalan, ketika tuduhan tidak sesuai dengan kenyataan–misalnya anak tersebut dipaksa menandatangani BAP melalui kekerasan–hal itu tidak mudah bagi hakim, apalagi jika anak itu ditahan.
 

Ada beberapa faktor penyebab, yang kemudian membuat hakim menjatuhkan vonis penjara. Pertama, jika anak tersebut dibebaskan dari segala tuduhan, proses hukum bisa lebih lama, karena jaksa akan mengajukan banding. Kedua, jika dibebaskan ada kemungkinan pihak anak menggugat balik. Hal ini juga berkaitan dengan akan lamanya proses hukum dan pertaruhan kredibilitas aparat.Hakim khusus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Bandung, Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H, M.H mengatakan, ia belum pernah mendengar laporan kekerasan yang menimpa anak ketika proses penyidikan, terungkap di ruang sidang. “Kalau memang terbukti ada pemaksaan terhadap anak untuk mengakui BAP, kami hanya akan menggunakan keterangan di depan persidangan,” ujarnya.

Untuk kasus-kasus kejahatan kecil (petit crime) seperti pencurian, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Inilah salah satu makna dari restorative justice. “Tapi untuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau perkosaan, kita terpaksa memidanakan mereka. Tapi hukuman pidana maksimal untuk anak hanya setengah dari hukuman pidana maksimal untuk orang dewasa,” ujarnya. [PR]*** 

* Zaky Yamani adalah wartawan dari harian umum Pikiran Rakyat. Ia baru saja memenangkan perlombaan penulisan soal anak yang diselenggarakan oleh AJI Indonesia dengan Unicef beberapa waktu yang lalu. Zaky Yamani melakukan reportase soal anak yang tinggal di dalam penjara di Jawa Barat.  

3 thoughts on “Pengakuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

  1. Pingback: Maverick Indonesia » Blog Archive » Click Of The Week: Zaky Yamani

  2. saya ingin sekali mengusut kasus tentang kekerasan didalam rutan.terutama untuk skripsi saya…karna saya mulai semester depan akan mengajukan proposal.dan bukan hanya itu juga.saya sangat tertari karna bukan hanya soal anak2yang di perlakukan seperti demikian didalam penjara.thx b2.

  3. saya berencana melakukan penelitian seputar perlindungan anak, tapi masih bingung fokus penelitiannya seputar masalah yang mana, bisa saya mendapatkan issue yg paling up date saat ini seputar kekerasan, atau mungkin anak jalanan dll yang pasti berhubungan dengan perlindungan anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s